KDM Janji Pulangkan Pekerja Jabar di Batam yang Gaji Tak Dibayar
OganAktual.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menunjukkan komitmennya untuk membantu puluhan pekerja asal Jawa Barat yang berada di Batam. Masalah ini muncul setelah para pekerja mengeluhkan perlakuan tidak adil dan belum menerima upah selama bekerja. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap permohonan bantuan dari seorang pekerja bernama Chandra.
Dedi menyampaikan janjinya melalui akun media sosialnya. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti keluhan tersebut. Dalam pernyataannya, ia menyebutkan bahwa dalam waktu 10 hingga 15 menit ke depan, ia akan segera menghubungi pihak terkait untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para pekerja.
"Untuk saudara-saudaraku, insyaallah kami akan segera menindaklanjuti. Dalam 10–15 menit ke depan, saya akan menghubungi Bapak dan kita atasi semua permasalahan ini. Kesulitan yang Bapak dan rekan-rekan alami di Batam akan kami bantu selesaikan, termasuk memastikan Bapak bisa kembali ke keluarga," ujar Dedi pada Selasa (12/8/2025).
Pengusiran dan Upah yang Tidak Dibayar
Sebelumnya, Chandra mengunggah video di TikTok yang menunjukkan kondisi para pekerja. Dalam video tersebut, ia mengidentifikasi diri sebagai warga Jawa Barat dan meminta perlindungan dari Dedi Mulyadi. Ia menyebutkan bahwa ada sekitar 63 pekerja yang mengalami nasib serupa.
"Saya, Chandra, sebagai warga Jawa Barat, meminta perlindungan kepada Kang Dedi Mulyadi. Saya dan 63 rekan kerja lainnya diperlakukan tidak adil oleh majikan asal Tiongkok. Upah kami selama lebih dari sebulan tidak dibayar. Kami memohon bantuan," tuturnya.
Chandra juga menjelaskan bahwa para pekerja diusir dari tempat tinggal mereka, yaitu mess pekerja, meskipun upah mereka belum dibayarkan. Ia menambahkan bahwa mereka telah bekerja keras tetapi tidak mendapatkan penghargaan sesuai dengan usaha mereka.
"Kami sudah bekerja keras, tapi upah tidak diberikan, dan sekarang kami diusir seketika. Mohon perhatian dari Pak Dede, tolong bantu kami," tambahnya.
Prioritas Keselamatan dan Kepulangan Pekerja
Dedi Mulyadi menekankan bahwa keselamatan serta kepulangan para pekerja menjadi prioritas utamanya. Ia juga menyatakan bahwa pihaknya akan meninjau langkah hukum terkait tuntutan pembayaran upah yang belum diterima oleh para pekerja tersebut.
Selain itu, Dedi mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan lembaga terkait untuk memastikan bahwa hak-hak para pekerja dihormati dan dipenuhi. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi kasus serupa yang terjadi di masa mendatang.
Langkah yang Akan Diambil
Beberapa langkah yang akan diambil oleh pemerintah Jawa Barat antara lain:
- Pemantauan dan Koordinasi: Pihak pemerintah akan terus memantau situasi para pekerja dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti dinas tenaga kerja dan lembaga perlindungan tenaga kerja.
- Bantuan Logistik: Pihak pemerintah akan memberikan bantuan logistik seperti biaya transportasi agar para pekerja dapat kembali ke kampung halaman.
- Pemrosesan Hukum: Perusahaan yang tidak membayar upah akan ditindaklanjuti secara hukum untuk memastikan keadilan bagi para pekerja.
- Konsultasi dan Pendampingan: Para pekerja akan diberikan pendampingan dan konsultasi untuk memahami hak-hak mereka serta langkah-langkah yang dapat diambil jika menghadapi masalah serupa.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan para pekerja dapat merasa aman dan nyaman dalam menjalani pekerjaan mereka, serta mendapatkan hak-hak mereka yang seharusnya.