Bupati Sudewo 'Ribut' dengan Warga Akibat Penolakan Pajak di Pati
OganAktual.com - Kericuhan terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, setelah warga menolak kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Demonstrasi yang berlangsung memicu ketegangan antara masyarakat dan aparat pemerintah daerah. Salah satu momen paling menonjol adalah saat Bupati Pati, Sudewo, terlibat aksi saling dorong dengan peserta demo. Video yang menangkap kejadian tersebut viral di media sosial dan menjadi sorotan publik.
Demo besar ini diinisiasi oleh kelompok yang dikenal sebagai "Masyarakat Pati Bersatu" dan telah direncanakan sejak awal Agustus 2025. Mereka menggalang dana secara terbuka di Alun-alun Pati untuk mendukung logistik aksi. Namun, rencana ini berujung pada konflik dengan Satpol PP. Petugas mencabut posko penggalangan dana dan menyita kotak donasi serta perlengkapan aksi lainnya. Warga yang tidak terima kemudian berusaha merebut barang-barang mereka dan meminta agar donasi dikembalikan.
Aksi protes ini tidak berhenti sampai di situ. Massa kemudian datang ke kantor Satpol PP sebagai bentuk penolakan terhadap tindakan represif tersebut. Situasi ini menjadi awal dari eskalasi konflik yang lebih besar, karena masyarakat memiliki harapan besar terhadap gerakan kolektif yang sedang mereka bangun.
Simbol-simbol perlawanan juga muncul di tengah massa, seperti pengibaran bendera bajak laut One Piece, yang menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang dinilai menindas. Bupati Sudewo dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa ia tidak akan mencabut atau menurunkan kebijakan kenaikan PBB-P2 tersebut. Bahkan, ia secara terbuka menantang siapa pun yang menolak untuk menggelar demo sebanyak apapun, dengan menyebut angka hingga 50 ribu orang.
Pernyataan ini semakin memperkeruh suasana dan memicu emosi masyarakat. Video yang menunjukkan Sudewo terlibat aksi saling dorong dengan peserta demo menjadi bukti bahwa ketegangan telah mencapai titik puncak. Video tersebut beredar luas di media sosial dan menjadi bahan perdebatan netizen. Sebagian besar mengecam sikap konfrontatif Sudewo, meski ada juga yang memuji ketegasannya. Namun, situasi ini tetap menunjukkan betapa seriusnya dampak kebijakan fiskal terhadap kestabilan sosial masyarakat.
Bupati Sudewo di Pusaran Kontroversi
Sudewo, Bupati Pati periode 2025–2030, dikenal sebagai sosok yang tegas dan berani mengambil keputusan kontroversial. Latar belakangnya sebagai insinyur sipil dan mantan anggota DPR RI dari Partai Gerindra memberinya fondasi kuat dalam membuat kebijakan infrastruktur dan fiskal. Namun, kebijakan PBB-P2 yang naik 250 persen ini menjadi ujian terbesar dalam masa jabatannya.
Meski tujuan kebijakan ini adalah meningkatkan pendapatan daerah untuk pembangunan, kebijakan ini justru memicu reaksi keras dari masyarakat. Sudewo menyatakan bahwa penerimaan PBB Pati sebelumnya jauh di bawah kabupaten lain dengan potensi lebih kecil, dan kebijakan ini diperlukan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, penolakan warga terhadap logika tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dan sosialisasi kebijakan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Banyak yang menganggap langkah itu terlalu drastis dan tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi warga yang masih belum stabil pasca pandemi dan tekanan ekonomi global. Aksi protes yang berlangsung saat ini bisa menjadi refleksi atas pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam menetapkan kebijakan yang berdampak langsung ke dompet rakyat.
Sudewo sendiri tampaknya belum menunjukkan sinyal kompromi. Ia tetap pada pendiriannya, bahkan ketika ribuan warga turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan. Di sisi lain, publik mulai menyoroti pendekatan komunikasi pemerintah daerah yang dinilai kurang humanis dan terlalu otoriter. Jika konflik ini terus dibiarkan, bukan tak mungkin akan berdampak pada stabilitas sosial dan politik di Kabupaten Pati.
Kericuhan yang terjadi di Pati mencerminkan besarnya tekanan sosial akibat kebijakan publik yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Kasus ini juga menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah perlu lebih bijak dan terbuka dalam menyusun kebijakan yang berdampak luas. Bupati Sudewo kini berada di titik kritis: akankah ia tetap bersikeras atau mulai membuka ruang dialog dengan masyarakat?