Negara Arab Pertama Kalinya Meminta Hamas Menyerahkan Senjata dan Kekuasaan di Gaza

OganAktual.com - Sejumlah negara Arab mengutuk Hamas, meminta kelompok tersebut untuk mengakhiri kekuasaannya diGazadan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina. Qatar, Arab Saudi, dan Mesir bersama 14 negara lain menandatangani deklarasi di konferensi PBB yang mengutuk serangan 7 Oktober 2023 terhadap Israel. Mereka mendukung solusi dua negara sebagai jalan keluarnya.
Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri pemerintahannya di Gaza dan menyerahkan senjata-senjata mereka kepada Otoritas Palestina," demikian isi deklarasi tersebut. "Sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka.
Deklarasi ini menandai kecaman pertama terhadap Hamas oleh negara-negara Arab.
Hamas melancarkan serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil Israel. Milisi itu menahan sekitar 250 orang, sekitar 50 di antaranya masih ditahan.
Deklarasi tersebut juga mengecam serangan Israel terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil di Gaza. "Pengepungan dan kelaparan Israel telah menyebabkan bencana kemanusiaan yang menghancurkan dan krisis perlindungan," kata deklarasi tersebut.
Serangan Israel terhadap Hamas telah menewaskan lebih dari 60.000 warga Palestina, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Angka tersebut tidak membedakan antara warga sipil dan pejuang.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menentang solusi dua negara. Ia menolak pertemuan PBB dengan alasan nasionalisme dan keamanan.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot memuji pernyataan yang disebutnya sebagai hal bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya. "Untuk pertama kalinya, negara-negara Arab dan Timur Tengah mengutuk Hamas, mengutuk 7 Oktober, menyerukan penghapusan senjata Hamas, menyerukan pengucilan Hamas dari pemerintahan Palestina, dan dengan jelas menyatakan niat mereka untuk menormalisasi hubungan dengan Israel di masa mendatang," katanya dilansir dariNewsweek.
Tammy Bruce, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, mengatakan, PBB akan menjadi tuan rumah konferensi yang tidak produktif dan terlambat mengenai solusi dua negara di New York City pekan ini. "Ini adalah tindakan promosi yang muncul di tengah upaya diplomatik yang rumit untuk mengakhiri konflik. Alih-alih mempromosikan perdamaian, konferensi ini akan memperpanjang perang, membuat Hamas semakin percaya diri, dan memberi imbalan atas hambatannya serta melemahkan upaya nyata untuk mencapai perdamaian," katanya.