Daftar Negara Sekutu Israel yang Akan dan Tidak Mengakui Negara Palestina
OganAktual.com - Narasi Israel tentang perang terhadap Palestina dan Gaza semakin ditinggal oleh para sekutunya. Eropa yang secara historis menjadi pendukung utama Israel kini mulai berpaling. Gelombang rencana untuk mengakuiNegara Palestinatelah dimulai dari Prancis.
PresidenPrancisEmmanuel Macron mengatakan bahwa Prancis akan secara resmi mengakui Negara Palestina dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berikutnya pada bulan September. Keputusan ini sejalan dengan komitmen jangka panjang Prancis untuk mencapai perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah,Al Arabiyamelaporkan.
Macron menekankan kebutuhan mendesak untuk mengakhiri perang diGaza, melindungi penduduk sipil, dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan, sambil menyerukan demiliterisasi Hamas dan pembebasan tawanan. Ia menekankan bahwa negara Palestina yang layak harus menerima demiliterisasi dan secara penuh mengakui Israel untuk berkontribusi terhadap keamanan regional.
Pengakuan Prancis akan menjadikannya negara Eropa paling berpengaruh yang secara resmi mengakui negara Palestina, bergabung dengan 142 negara yang telah melakukannya. Para pemimpin Otoritas Palestina menyambut baik pengumuman Macron, melihatnya sebagai dukungan terhadap hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan kepatuhan terhadap hukum internasional.
Negara-negara Barat yang Akan Mengikuti Langkah Prancis
Inggris
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan rencana untuk secara resmi mengakui negara Palestina. Berbeda dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang merencanakan pengakuan sepihak, pendekatan Starmer akan mengaitkan pengakuan tersebut dengan persyaratan tertentu, yang dibingkai dalam inisiatif perdamaian yang lebih luas antara Israel dan Palestina, menurutThe Telegraph.
Persyaratan ini dilaporkan mencakup tercapainyagencatan senjata Gazadan pembebasan tawanan Israel yang ditahan oleh Hamas. Starmer mengadakan rapat kabinet darurat untuk mempresentasikan strateginya yang bertujuan menyelesaikan konflik.
Kanada
Kanada telah mengumumkan rencananya untuk secara resmi mengakui Negara Palestina pada sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September 2025. Pengumuman ini disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada Mark Carney setelah rapat kabinet dan di tengah meningkatnya krisis kemanusiaan di Gaza,Al Jazeeramelaporkan.
Carney menjelaskan bahwa perubahan kebijakan ini terjadi setelah bertahun-tahun mendukung solusi dua negara melalui negosiasi diplomatik, yang kini dianggapnya tidak lagi layak karena kekerasan yang terus berlanjut dan perluasan permukiman Israel di wilayah Palestina.
Langkah Kanada ini mendapat kritik dari Israel dan dibantah oleh Presiden AS Donald Trump, yang berargumen bahwa mengakui Palestina menguntungkan Hamas. Kanada juga telah berjanji lebih dari 340 juta dolar dalam bentuk bantuan kemanusiaan untuk Gaza dan dukungan untuk stabilisasi pemerintahan Palestina.
Malta
Malta telah mengumumkan akan secara resmi mengakui Negara Palestina dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September 2025. Keputusan ini dikonfirmasi oleh Perdana Menteri Malta, Robert Abela, yang menyatakan bahwa langkah tersebut menekankan komitmen Malta untuk mencapai perdamaian abadi di Timur Tengah.
Pengumuman Abela ini diikuti oleh pernyataan serupa yang dikeluarkan oleh Inggris dan Prancis, yang mencerminkan tren yang semakin meningkat di kalangan negara-negara Barat untuk mengakui kedaulatan Palestina di tengah ketegangan dan konflik yang sedang berlangsung di kawasan tersebut.
Malta, anggota Uni Eropa, telah lama mendukung otonomi Palestina dan solusi dua negara, dan pengakuan ini sejalan dengan pendiriannya yang historis.
Portugal
Menteri Luar Negeri Portugal, Paulo Rangel, baru-baru ini menegaskan kembali keterbukaan Portugal untuk mengakui negara Palestina, menyusul pengumuman Prancis bahwa mereka akan secara resmi mengakui Palestina bulan September ini, seperti dilansirMonitor Timur Tengah.
Rangel menekankan bahwa Portugal selalu mengoordinasikan kebijakan luar negerinya dengan sekutu-sekutunya, tetapi tetap merupakan negara berdaulat yang membuat keputusan independen. Ia menekankan bahwa Portugal memantau perkembangan di Asia Barat secara ketat dan berkomitmen pada solusi dua negara.
Pendekatan Portugal menyeimbangkan upaya mediasi dan partisipasi diplomatik dengan Israel dan Otoritas Palestina. Pedro Duarte, Menteri Urusan Parlemen, menjelaskan bahwa pemerintah secara aktif berupaya melalui jalur diplomatik untuk memfasilitasi perdamaian alih-alih memilih pengakuan langsung, yang mungkin memiliki dampak praktis yang terbatas. Pemerintah bertujuan agar tindakannya lebih efektif daripada sekadar pengakuan simbolis, dengan berupaya berkontribusi dalam mengakhiri siklus kekerasan dan mendukung dialog yang seimbang untuk mencapai konsensus mengenai status negara Palestina.
Negara-negara yang Tidak Ingin Mengakui Palestina
Jerman, Italia dan Australia mengatakan belum siap untuk mengakui negara Palestina dalam waktu dekat. Ini alasannya:
Jerman
Jerman telah menegaskan kembali bahwa mereka tidak akan mengakui Palestina sebagai negara dalam waktu dekat, meskipun tekanan internasional semakin meningkat dan negara-negara lain seperti Prancis terus melanjutkan pengakuan tersebut, seperti yang dilaporkanAnadolu.
Menurut juru bicara pemerintah Jerman, pengakuan Palestina dianggap sebagai salah satu langkah terakhir dalam mencapaisolusi dua negaraantara Israel dan Palestina. Solusi ini harus dicapai melalui negosiasi yang memberikan perdamaian dan keamanan abadi bagi kedua belah pihak. Prioritas utama Jerman adalah mengamankan gencatan senjata di Gaza, memastikan pembebasan tawanan Israel yang ditahan oleh Hamas, dan berupaya untuk melemahkan senjata Hamas.
Italia
Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni telah mengatakan, seperti dikutipPolitikobahwa mengakui negara Palestina sebelum negara itu benar-benar berdiri dapat menjadi kontraproduktif. Meskipun ia sangat mendukung pembentukan negara Palestina, ia tidak mendukung pengakuan yang terlalu dini.
Meloni memperingatkan bahwa mengakui sesuatu yang belum ada di atas kertas dapat menciptakan ilusi bahwa masalah telah terselesaikan, padahal kenyataannya tidak. Ia menyampaikan posisi ini dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Italia.La Repubblica, menekankan bahwa pengakuan harus dilakukan setelah pembentukan negara, bukan sebelumnya.
Posisi Meloni telah mendapat kritik tajam baik di dalam maupun luar negeri. Beberapa tokoh oposisi di Italia melihat pernyataannya sebagai bentuk ketaatan politik dan moral terhadap Israel serta kegagalan dalam merespons krisis kemanusiaan di Gaza secara memadai. Sementara itu, debat terus berlangsung di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas di Gaza, serta perpecahan internasional mengenai waktu dan implikasi pengakuan negara Palestina.
Australia
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese telah menyatakan bahwa tidak ada rencana langsung bagi Australia untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Albanese menekankan bahwa pengakuan Palestina hanya akan dipertimbangkan jika kerangka diplomatik ditetapkan yang memastikan Hamas dikecualikan, dilucuti senjatanya, dan negara Palestina tidak mengancam keberadaan Israel. Ia berkata, "Kami tidak akan membuat keputusan apa pun sebagai isyarat. Kami akan melakukannya sebagai langkah maju jika situasinya memungkinkan."